Selasa, 31 Januari 2017

Membuka Kisah Aborigin yang Diperlakukan Sebagai Hewan

Queensland - Komunitas pribumi di pulau Palm Island Queensland, Australia, akan tampil dalam dokumenter sejarah mengenai salah satu aspek kolonisasi yang tak banyak diketahui. Dokumenter tersebut membuka kisah orang Aborigin yang dipertontonkan bersama binatang antara abad 19 dan awal abad 20.

Sekitar 20 orang Aborigin diambil paksa dari Australia Utara saat itu untuk dipamerkan bersama binatang dalam apa yang disebut sebagai Human Zoo.

Bersama ribuan orang Aborigin lainnya, mereka dipajang berkeliling Eropa dan Amerika setidaknya sampai tahun 1940.

Saat ini komunitas Palm Island telah mendapatkan kembali sisa-sisa tengkorak salah seorang nenek moyang mereka itu.

Tetua masyarakat setempat, Walter Palm Island, merasa sangat istimewa melihat sisa-sisa nenek moyang, yang ditemukan di Amerika Utara, kembali ke kampung sendiri.

"Silsilah ayah saya menunjukkan ada seorang paman meninggal di sirkus di Amerika... rasanya seperti teka-teki untuk memahami semua ini," katanya.

"Melihat foto dan gambar para leluhur ini, saya bisa merasakan sakit dan penderitaan dari ekspresi wajah mereka. Dan bagaimana terhinanya mereka," ujar Walter.

"Mereka kehilangan harga diri dan kepercayaan diri mereka sebagai manusia. Mereka diperlakukan sebagai binatang," tambahnya.

Leluhur Walter meninggal di akhir abad ke-19 - dia salah satu dari sekitar 35.000 orang yang dipamerkan di kebun binatang antara tahun 1800-an dan Perang Dunia II.

"Mereka ditampilkan sebagai kanibal. Pemakan manusia. Missing link antara manusia dengan monyet. Untuk penonton yang mencari eksotisme dan sensasi dari sesuatu yang tak diketahui," katanya.

Kini seorang sinematografer Australia, Philip Rang, mengerjakan film dokumenter yang melacak kisah orang-orang Aborigin tersebut. Dia baru saja kembali dari syuting di Palm Island.

Dia mengatakan ada sekitar 20 orang Aborigin diambil dari Palm Island dan Ingham di Queensland utara.

"Benar-benar menakjubkan, betapa sedikit yang diketahui tentang hal ini," kata Rang. "Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka dibujuk, katakanlah oleh orang kulit putih yang culas."

"Pertama mereka dikumpulkan di Townsville lalu dibawa ke Sydney. Supaya mereka tidak akan melarikan diri, pakaian mereka dilucuti lalu dinaikkan ke perahu," tuturnya.


Seorang anak Aborigin yang merupakan bagian dari 20 warga Aborigin dari Australia Utara yang dijadikan penghuni kebun binatang dan dibawa keliling Eropa dan Amerika. (Foto Kiriman: The Human Zoo)



Bukan film politik

Kebun binatang Human Zoo itu memamerkan orang-orang dari Afrika, Pasifik dan Asia.

Menurut Rang, hal itu merupakan pembenaran untuk kolonisasi.

"Mereka dibawa ke tempat-tempat yang jauh dan bilang, lihat apa yang kami temukan. Kami bukan cuma menemukan rempah-rempah, bumbu dan bahan baku, tapi juga menemukan orang-orang ini," katanya.

Salah satu sutradara dokumenter tersebut, Bruno Victor-Pujebet, berharap film ini akan mencegah pengulangan sejarah.

"Kami memiliki banyak gambar, foto dan film-film lama. Perlu memberikan konteks sejarah kepada publik," katanya.

"Itu merupakan cara membenarkan dominasi dunia. Orang-orang ini adalah korban dari hal itu. Kita tidak ingin membuat film politik, kami hanya ingin memberikan fakta dan menceritakan kisah mereka yang benar-benar terlupakan," jelas Victor-Pujebet.

Bagi Walter Palm Island, film dokumenter ini merupakan kesempatan bagi warganya membangun semacam identitas yang lebih besar.

"Sejarah Aborigin Australia belum tersampaikan. Begitu pula nasib masyarakat pribumi Australia dan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka," katanya.

Film dokumenter The Human Zoo akan ditayangkan pertama kali di Prancis pada Juni 2017 mendatang.

Diterbitkan Pukul 12:00 AEST 30 Januari 2017 oleh Farid M. Ibrahim dari artikel berbahasa Inggris di sini.






Artikel asli

Senin, 30 Januari 2017

Tolak Petisi Online Kemerdekaan TPN/OPM di Perbatasan RI-PNG
Puluhan masyarakat Papua di kampung Skow, Perbatasan RI-PNG menggelar penolakan terhadap petisi online yang disebarkan kelompok separatis OPM pimpinan Benny Wenda yang sempat beredar pada 25 Januari 2017.

Petisi online tersebut sengaja dibuat oleh Benny Wenda di London agar menimbulkan kekacauan di tanah Papua dan berharap hal tersebut dapat dilihat oleh dunia Internasional sebagai kegagalan pemerintah.

Namun hal tersebut ditolak mentah oleh sekelompok masyarakat Papua dan BMP Kab. Keerom dipimpin oleh Bpk. Herman A. T Yoku yang dilakukan sekitar 200 meter dari markas OPM di Victoria, Papua New Guinea, Jumat (27/1).
Ketua BMP Kab. Keerom, Herman A. T Yoku (mantan aktivis OPM)
“Kami menolak segala kegiatan OPM, termasuk petisi online kemerdekaan Papua karena Papua merupakan bagian dari NKRI yang sah dan diakui dunia internasional,” tegas Herman Yoku (mantan aktivis OPM) saat memimpin jalannya aksi.

Masyarakat Papua sudah tidak mau ditipu-tipu lagi dengan janji-janji dari segelintir orang yang memberikan cerita dongeng tentang Papua merdeka.

“Stop tipu-tipu rakyat Papua, kami sudah merdeka, NKRI Harga Mati,” katanya.

Masyarakat perbatasan RI-PNG mengajak seluruh masyarakat Papua agar tidak terpancing oleh hasutan separatis yang menyuarakan kemerdekaan karena hal tersebut hanya kepentingan segelintir orang saja.





Minggu, 29 Januari 2017


DAP dan PETAPA dukung KNPB Wamena pindah Sekretariat, Polisi SIAGA!!!

Merasa setiap kegiatannya dapat digagalkan oleh aparat Keamanan, KNPB Wamena akan pindah sekretariat. Sekretariat KNPB Wamena yang semula berlokasi di jalan irian atas (belakang tongkonan) akan pindah ke kampung Abusa Distrik Kurulu. Perpindahan sekretariat KNPB tersebut rencananya akan didukung dan dibantu oleh DAP dan PETAPA.

Wamena-Aparat kepolisian dibawah pimpinan Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Pieter Reba nampak melakukan persiapan dan meyiagakan personelnya. Pasalnya telah didapatkan informasi mengenai rencana perpindahan Sekretariat KNPB Wamena yang semula berlokasi di jalan irian atas (belakang tongkonan) ke kampung Abusa Distrik Kurulu pada hari ini sabtu tanggal 29 Januari 2017.
Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Pieter Reba
“Kami telah menyiagakan personel di Polres dan menempatkan tim di beberapa titik untuk antisipasi rencana perpindahan mereka (KNPB Wamena). Begitu ada tanda-tanda pergerakan mereka, seperti biasa kita akan sergap dan tangkap, kemudian kita akan bawa orang dan barang buktinya ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut” AKBP Yan Pieter Reba menjelaskan.

Informasi mengenai perpindahan ini didapatkan ketika salah seorang anggota polres yang sedang Patroli di Kampung Maplima mencium kegiatan aneh yang dilakukan oleh sekelompok orang Asli Papua di Honay Adat suku Lapago Kantor DAP wilayah Lapago pada hari jumat (27/1) yang lalu.

Menurut keterangan dari anggota tersebut, pada hari itu sekitar pukul 10.00 s.d 12.30 WIT telah dilaksanakan pertemuan tertutup antara Pihak DAP, Petapa dan KNPB. Pada pertemuan itu terlihat Sdr Rince Asso (Kepala Suku wilayah Lapago selaku pimpinan rapat) dan Amos Wetipo (Ketua PETAPA Wamena) beserta para simpatisannya. Dilihat dari komposisi rapat tersebut, DAP dan PETAPA akan mendukung dan membantu pelaksanaan perpindahan Sekretariat KNPB hari ini.
Amos Wetipo (Ketua PETAPA Wamena)
Beberapa hari sebelumnya, Simpatisan KNPB Wamena telah melakukan aksi penggalangan dana dengan meminta-minta kepada pedagang masyarakat asli Papua di Pasar Misi Wouma. Kegiatan penggalangan dana tersebut dilakukan untuk menutupi biaya perpindahan Sekretariat KNPB ke kampung Abusa. Menurut penuturan salah satu pedagang di Pasar Misi Wouma, sudah sejak hari minggu (22/1) kemarin banyak simpatisan KNPB Wamena yang datang ke Pasar Misi Wouma.

“Sudah banyak laporan dan bukti yang kita terima, aktivitas KNPB Wamena sangat meresahkan masyarakat. Kita akan tangkap mereka dan mengembalikan rasa aman dan nyaman masyarakat di Wamena” Yan Pieter Reba menegaskan.





Kamis, 26 Januari 2017

KNPB dalam kondisi genting!!!
Hasil rapat evaluasi kinerja kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tahun 2016 yang digelar di Kantor Sekretariat KNPB Pusat, Asrama Unit 6 Uncen, Waena, beberapa waktu lalu ricuh memperdebatkan 4 aspek dalam organisasi KNPB.

14 Aktivis KNPB ditangkap dan dibawa ke Polres Manokwari
Dalam hasil rapat tersebut, banyak menilai bahwa KNPB saat ini sedang mengalami perpecahan. Dimana perpecahan yang pertama yakni :
1) Bentrokan antara Ketua Umum KNPB, Victor Yeimo dengan Ketua Umum PNWP, Buchtar Tabuni, dimana dari penilaian Buchtar Tabuni bahwa KNPB dibawah pimpinan Victor Yeimo sudah keluar dari prinsip KNPB terdahulu, sehingga PNWP dan KNPB menyatakan berjalan dengan sendiri-sendiri.
2) Pecahnya perjuangan TPN-OPM dimana TPN OPM dan organisasi perlawanan lain saling  memperdebatkan masalah konflik internal.
3) Pecahnya 3 pilar perjuangan Papua Merdeka; TPN OPM, NRFPB dan ULMWP
4) Adanya pengkhiatan dalam diri organisasi maupun tokoh politik Papua yang menyatakan dirinya bukan bangsa Melanesia.
Dari berbagai rentetan masalah internal hingga masalah ditolak dan tidak diterimanya ULMWP untuk masuk menjadi anggota MSG ini, masyarakat Papua semakin sadar bahwa kelompok-kelompok ini tidak pantas lagi berada di tanah Papua, sebab selama ini perjuangan mereka telah gagal dan ditambah dengan perpecahan didalamnya.
Selama ada KNPB, ULMWP dan kelompok lainnya di Papua, Terlihat jelas. Sama sekali tidak memberikan sumbangsih apa-apa bagi kebaikan dan kemakmuran masyarakat Papua melainkan hanya menghambat pembangunan perekonomian di Papua yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah dan memperburuk keadaan sosial masyarakat Papua.
Sementara itu, kegiatan KNPB saat ini hanya meminta uang sumbangan di pinggir jalan dengan dalih untuk perbaikan jalan atau donasi sukarela dari masyarakat Papua yang pada kenyataannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelompok KNPB yang memang pada dasarnya uang yang terkumpul digunakan untuk pesta miras oleh para anggota KNPB yang hanyalah sekumpulan orang-orang pengangguran.




Rabu, 25 Januari 2017


Masyarakat diperas, Dewan Adat Papua kembali tarik sumbangan wajib.

ketua Dewan Adat Mamta Tabi, Onesimus Banundi
Sungguh busuk apa yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Separatis Papua ini, tanpa merasa bersalah mereka menarik dana sumbangan wajib kepada para anggotanya. NRFPB melalui Dewan-dewan Adat nya telah menarik sumbangan wajib kepada anggota Dewan Nasional Papua.

Jayapura-Rabu (25/1) telah ditemukan surat resmi dari Dewan Adat Mamta Tabi di daerah kp Sabron Distrik Sentani. Surat tersebut ditandatangani oleh ketua Dewan Adat Mamta Tabi, Onesimus Banundi pada tanggal 20 Januari 2017.
Inti isi dari surat tersebut adalah penarikan dana sumbangan wajib DNP, tidak tanggung-tanggung jumlah dana wajib yang akan ditarik adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kepala anggota. Sungguh sangat tidak dapat dipercaya, mereka dengan tega menarik dana sebesar itu kepada para anggotanya. Padahal yang kita ketahui bahwa tidak semua dari anggota DNP adalah orang yang berada, bahkan sebagian besar adalah pengangguran. Selama ini anggota DNP dapat mengikuti semua kegiatan NRFPB dikarenakan mayoritas dari mereka tidak ada pekerjaan dan kegiatan.

Dana wajib sebesar satu juta rupiah ini pasti sangat memberatkan, bagi anggota yang mempunyai pekerjaan sekalipun pasti akan sulit membayarnya. Terlebih mereka harus membiayai keluarga masing-masing. Tanpa belas kasihan mereka tidak menerima alasan dan memerintahkan wajib mengumpulkan pada tanggal 7 Februari 2017 besok.

Hal yang paling membingungkan adalah alasan yang mereka sampaikan untuk peruntukan dana tersebut. Di dalam surat itu mereka menyebutkan bahwa dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Diplomat dan tim Pengacara Hukum Internasional serta Gereja-gereja Pasifik dalam upaya kampanye mereka di dunia Internasional. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, kegiatan NRFPB itu tidak pernah terdengar sama sekali, tidak ada satupun fakta tertulis maupun dokumentasi kegiatan mereka. Dengan membawa nama “internasional” mereka membohongi masyarakat Papua yang ada di Indonesia, karena dengan begitu masyarakat Papua tidak dapat mengikuti dan mengetahui kegiatan pasti mereka di luar negeri.

Bukti terkuat dari kebohongan kegiatan mereka di luar negeri adalah terungkapnya kebohongan induk organisasi mereka (ULMWP). Banyak nya berita tentang perjuangan Benny Wenda cs di luar negeri untuk memasukkan ULMWP menjadi anggota tetap MSG ternyata adalah Hoax. Setiap berita yang mereka sebarkan berhasil ditepis oleh Kemenlu RI, bahkan berita tentang KTT MSG yang akan dilaksanakan sebenarnya tidak pernah ada. Itu semua hanya akal-akalan Benny Wenda cs untuk menyerap dana dari Papua untuk kebutuhan hidup mereka di luar negeri.

Sadarlah wahai saudaraku masyarakat Papua... sampai kapan kita terus dan mau dibohongi...

Selasa, 24 Januari 2017


ULMWP terbukti tipu-tipu, Benny Wenda bohongi masyarakat Papua lagi dengan bentuk Pemerintahan Transisi

Dilihat dari pola yang dilakukan oleh ULMWP, nampaknya Benny Wenda dan Victor Yeimo telah terdesak dengan tekanan pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian yang selalu menggagalkan setiap aksi demonstrasi mereka dan juga pihak kementerian Luar Negeri yang selalu memberikan pelurusan fakta terhadap kebohongan-kebohongan mereka.
Benny Wenda
Awalnya Benny Wenda di luar negeri selalu menghembuskan berita dan upayanya melakukan Diplomasi tingkat Luar Negeri untuk memasukkan ULMWP menjadi anggota tetap MSG. Selanjutnya Victor Yeimo sebagai eksekutor di dalam negeri memerintahkan KNPB wilayah untuk membuat demo-demo di tanggal tertentu untuk mendukung ULMWP menjadi anggota MSG. Agar terlihat seperti nyata dan bukan kebohongan, mereka melakukan demo-demo di tanggal yang memang akan dilaksanakan pertemuan MSG maupun pertemuan tingkat luar negeri yang beranggotakan negara-negara MSG tersebut seperti Rapat PBB dan Pertemuan Menteri Luar Negeri.
Baca : KNPB dan ULMWP tipu-tipu lagi, ini buktinya!!! dan tidak ada tempat bagi ULMWP menjadi anggota penuh MSG

Tetapi usaha mereka di atas selalu dipatahkan oleh pihak pemerintah Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia selalu melakukan Pelurusan fakta mengenai setiap agenda yang dilakukan di Luar Negeri seperti Pertemuan MSG, Konferensi PBB dan Pertemuan Menteri Luar Negeri sedunia. Dengan dibantu dengan keterangan dengan Kedutaan Besar RI di Luar Negeri di mana katanya terdapat sekretariat ULMWP dan kegiatannya berlangsung (London), setiap propaganda dan kebohongan kegiatan Benny Wenda di Luar negeri berhasil dipatahkan dan dibuktikan kebohongannya.
Victor Yeimo
Victor Yeimo yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan demo di dalam negeri dengan bendera KNPB pun kian terdesak. Pasalnya aparat kepolisian sudah mulai aktif dan progresif menangani aksi mereka. Secara kekuatan hukum KNPB merupakan organisasi yang tidak terdaftar di kesbangpol sehingga tidak mendapatkan ijin dan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan apapun. Secara prosedural aturan perijinan menyampaikan pendapat pun KNPB tidak mendapat ijin dari pihak kepolisian, sehingga tidak ada satu pun alasan untuk membiarkan KNPB melaksanakan demo di wilayah Papua.
Aparat Keamanan Razia Kantor KNPB

Aparat kepolisian selalu membubarkan aksi demo yang dilakukan KNPB baik sebelum pelaksanaan maupun saat pelaksanaan. Aparat kepolisian bertindak sesuai prosedur, apabila massa tidak membubarkan diri setelah mendapat peringatan, maka pihak kepolisian berhak untuk membubarkan secara paksa bahkan dapat menangkap dan menahan oknum yang dianggap sebagai provokator untuk diperiksa.
baca : Ketua KNPB Konsulat Manado diancam penjara seumur hidup

Dalam demo KNPB tanggal 19 Desember 2016 lalu, banyak dilakukan penahanan terhadap aktivis KNPB wilayah oleh pihak kepolisian. Konflik internal dalam tubuh KNPB pun bergejolak, karena KNPB Pusat pimpinan Victor Yeimo tidak memberikan bantuan atas penahanan mereka, bahkan Victor Yeimo berangkat ke Vanimo untuk menghadiri pertemuan MSG yang nyata-nyata telah diketahui bahwa itu bohong dan pertemuan itu tidak ada. Hal itulah yang menyebabkan timbulnya kekecewaan dan ketidakpercayaan KNPB wilayah terhadap Victor Yeimo dan menganggap dirinya tidak bertanggungjawab dan melarikan diri dari masalah.

baca : Victor Yeimo akan diganti, dan KNPB Wamena kecewa, mereka tentang dan lawan ULMWP
Berdasarkan kejadian di atas, Benny Wenda dan Victor Yeimo merencanakan taktik baru untuk tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat Papua yang tertipu dan melanjutkan kebohongan mereka. Dengan dalih ULMWP sudah tidak bisa dimasukkan menjadi anggota MSG karena harus berbentuk negara, maka Benny Wenda mengusulkan untuk dibentuk negara atau Pemerintah Transisi. Dan tentunya Benny Wenda juga mencalonkan diri sebagai Presiden untuk memuluskan rencananya, juga untuk menyelamatkan Victor Yeimo dari konflik Internal di KNPB dengan cara mengangkatnya menjadi wakil presiden mendampingi dirinya.
baca : mau bentuk pemerintahan transisi??? apalagi kebohongan Benny Wenda kali ini...

Sudah jelas kebohongan demi kebohongan yang telah dilakukan Benny Wenda dan Victor Yeimo dalam memperalat masyarakat Papua demi kepentingan pribadinya sendiri. Sudah banyak korban jiwa, waktu, tenaga, dan dana yang dikeluarkan oleh masyarakat Papua yang tertipu dengan alasan “Papua Merdeka” di wilayah Papua untuk kesenangan Benny Wenda dan Victor Yeimo di luar negeri. Sudah banyak keringat, uang, waktu bahkan darah masyarakat Papua untuk senyum Benny Wenda dan Victor Yeimo di luar negeri.

Buka mata kita, jangan sampai tertipu oleh Benny Wenda dan Victor Yeimo. Justru merekalah yang menjadi pemecah kita masyarakat Papua. Sesama orang Papua menjadi saling bertengkar, suku satu dengan suku yang lain, masyarakat pantai dengan gunung. Papua sudah merdeka, mari kita bersatu, membangun papua dalam binkai NKRI. Jangan tertipu dengan kebohongan ULMWP, KNPB, Benny Wenda dan Victor Yeimo. Sadarlah wahai saudaraku masyarakat Papua.












Sabtu, 21 Januari 2017


Pejuang Wanita Papua Herlina ''Pending Emas'' Tutup Usia

Pejuang pembebasan Irian Barat (Papua saat ini), Herlina Kasim atau Herlina Pending Emas, tutup usia di Jakarta, pada Selasa malam (17/1), di usia 75 tahun. Menurut petugas RSPAD Gatot Subroto, tempat Herlina dirawat, pejuang Trikora itu menghembuskan napas terakhir pada pukul 22.45 WIB, dan jenazahnya kini berada di rumah duka rumah sakit kepresidenan tersebut.


Jenazah satu-satunya perempuan sukarelawan operasi pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda tahun 1961-1963 itu akan dimakamkan di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu siang.

"Ibu sudah mengamanahkan demikian. Beliau tidak mau disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta," kata Rigel Wahyu Nugroho, anak laki-laki Herlina, kepada Antara, di rumah duka RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu dinihari (18/1).

Menurut Rigel, jenazah penerima penghargaan Pending Emas dari Presiden Soekarno itu, sudah dirawat di rumah sakit selama 13 hari terakhir karena penyakit komplikasi. "Pada pukul 22.15 WIB (Selasa) dokter menyatakan bahwa ibu sudah tidak bisa diselamatkan," kata Rigel.

Bung Karno menganugerahi Herlina Pending Emas, berupa sabuk emas seberat setengah kilogram serta uang Rp10 juta, atas jasa Herlina yang turut bergerilya dalam Tri Komando Rakyat (Trikora). Trikora merupakan operasi oleh relawan sipil dengan tugas penyusupan dan penyerangan terbuka di sejumlah wilayah strategis Papua.


Operasi Trikora merupakan pelengkap operasi Mandala, yang dilakukan satuan militer di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto.


Dalam operasi Trikora, Herlina ditugaskan bersama 20 sukarelawan sipil lain di hutan-hutan Papua, yang saat itu masih bernama Irian Barat. Dia adalah satu-satunya perempuan di antara ratusan relawan yang terbagi menjadi 10 kompi.


Sebelum mendaftarkan diri dalam operasi Trikora, Herlina adalah seorang jurnalis di Maluku, yang dikenal punya hubungan dekat dengan satuan militer setempat.


Atas keberaniannya sebagai perempuan gerilyawan itulah Soekarno memberi penghargaan Pending Emas.


Namun, dia kemudian mengembalikan penghargaan itu kepada negara untuk menunjukkan niat tulusnya membebaskan Papua. "Ibu mengembalikan penghargaan itu karena memang niatnya tulus berjuang untuk kemerdekaan Papua," kata Rigel.





Artikel asli